Hasil Evaluasi HAM PBB DI Soroti, Kekerasan Marak Karena Pemerintah Tak Tegas (Rakyat Merdeka, 8 Juni 2012)
BANYAKNYA Negara menyoroti meningkatnya kasus intoleransi di Indonesia pada evaluasi penegakan HAM di Dewan HAM PBB mengundang keprihatinan. Budayawan, Jamal D Rahman meminta, pemerintah lebih tegas terhadap kasus-kasus kekerarasan. Menurutnya, kasus kekerasan terus terulang karena setiap kasus yang muncul tidak ditangani sampai tuntas.
“Kalau tidak tegas dan tidak pernah memberikan hukuman kepada pelaku kekerasan, kita tak pernah bisa belajar dari masa lalu, dan kekerasan akan terus terulang,” kata Jamal kepada Rakyat Merdeka, usai acara bedah buku dan pemutaran video puisi esai karya Denny JA di Banten, belum lama ini.
Selain tidak tegas , dia menilai pemerintah tidak aspiratif terhadap masukan dari masyarakat untuk meminimalisir praktik kekerasan. Padahal demontrasi, kritik, dan proses sering disuarakan.
Dosen FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Firman Venayaksa berpendapat sama. Menurutnya, buruknya respon pemerintah terhadap berbagai protes dan kritik penyebab berbagai kasus kekerasan tidak tuntas ditangani.
Firman mengapresiasi metode dilakukan surveyor Denny JA mengkritik pemerintah melalui puisi, buku, dan pemutaran film. Cara ini mudah-mudahan efektif.
Ada sejumlah puisi dan buku yang dibuat Denny mengkritisi kasus kekerasan antara lain menyoroti kekerasan terhadap tenaga kerja Indonesia dan kekerasan terhadap etnis Tionghoa.
Denny JA mengatakan, dia mengkritik kasus kekerasan lewat puisi tujuannya agar kritik bisa lebih menyentuh hati. Diharapkan cara ini bisa mendorong penuntasan sejumlah kasus kekerasan yang selama ini tidak jelasa penyelesaiannya.
Hasil evaluasi penegakan HAM di PBB juga disoroti bekas Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Hasyim Muzadi. Namun, dia lebih spesifik mengkritisi pandangan sejumlah Negara yang menganggap intoleransi agama di Indonesia tinggi. Dia tidak setuju dengan pandangan tersebut.
Dia mengatakan, kalau yang dipakai ukuran adalah masalah Ahmadiyah, memang karena Ahmadiyah menyimpang dari pokok ajaran Islam. Dia juga menilai, masalah pembangunan gereja Yasmin di Bogor dijadikan ukuran. “Yang sudah berkali-kali ke Bogor, tetapi tampaknya mereka tidak ingin diselesaikan,” kata Hasyim.
Bila ada masalah pembangunan tempat ibadah di Indonesia, itu bukan karena orang Indonesia intoleransi tetapi ada faktornya lingkungan. Di Jawa pendirian gereja mungkin sulit, tetapi di Kupang Batuplat dan Papua pendirian masjid sangat sulit.
Hasyim melihat kondisi Indonesia lebih baik toleransinya disbandingkan Swiss yang sampai sekarang tidak memperbolehkan menara masjid. BCG
Sumber : Rakyat Merdeka – Jum’at, 8 Juni 2012
Kembali